Nunukan, 11 September 20206

Pengadilan Negeri Nunukan terus berkomitmen membangun koordinasi yang solid dan harmonis bersama elemen Instansi Vertikal di Kabupaten Nunukan.
‎
‎Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Bapak Dewantoro, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik, Bapak Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H., bertempat di Pengadilan Negeri Nunukan.
‎
‎Kunjungan ini merupakan momentum perkenalan sekaligus sarana koordinasi antar instansi penegak hukum guna membahas kelancaran proses persidangan, khususnya untuk perkara-perkara pidana yang dilimpahkan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik.
‎
‎Rangkaian kunjungan dan silaturahmi dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Bapak Dewantoro, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Nunukan.
‎
‎Pertemuan strategis ini membahas rencana kerja Bawaslu Kabupaten Nunukan tahun 2027 sekaligus menjajaki penawaran kerja sama antara Bawaslu dan Pengadilan Negeri Nunukan. Kerjasama ini difokuskan pada mekanisme penyaringan bakal calon peserta pemilu di Kabupaten Nunukan yang pernah melakukan tindak pidana dan telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
‎
‎Sementara itu, penguatan sinergi juga terjalin melalui Lapas Kelas IIB Nunukan. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Bapak Dewantoro, S.H., M.H., menerima audiensi dan silaturahmi dari Kepala Lapas Kelas IIB Nunukan, Bapak Donny Setiawan.
‎
‎Pertemuan ini membahas langkah strategis penanganan kendala over capacity di Lapas Nunukan yang didominasi kasus narkotika melalui Penerapan KUHAP Baru yaitu Pengintensifan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR), pemaafan hakim, hingga opsi sanksi kerja sosial sesuai pedoman pemidanaan, dan Kelancaran Sidang Banding Daring, antara lain Penyediaan fasilitas dan ruang khusus sidang online di Lapas Nunukan untuk agenda pembacaan putusan tingkat banding bagi warga binaan.